Warga Pandan Duri: Percepat Pembayaran Ganti Rugi Lahan Kami

Sekelompok warga Pandan Duri hari Kamis Kemarin (31/01) melakukan unjuk rasa di dapan halaman kantor bupati Lombok Timur. Unjuk rasa tersebut dilakukan terkait pembangunan bendungan Pandan Duri yang sampai saat ini masih  menyisakan sekelumit permasalahan yang belum bisa teratasi.

Warga Pandan  Duri menuntut  pemerintah kabupaten Lombok Timur untuk mempercepat pembayaran ganti rugi atas lahan dan  rumah mereka yang terkena penggusuran  pembangunan bendungan Pandan duri. Tuntutan mereka sudah sering disuarakan, bahkan perwakilan warga pernah melakukan shering dengan anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten Lombok  Timur tapi hasilnya selalu nihil.

Hal itu lah yang melatarbelakangi para warga melakukan unjuk rasa menuntuk hak-hak mereka yang belum terbayarkan. Menurut penuturan warga yang ikut serta dalam unjuk rasa tersebut, pembangunan bendungan saat ini dihentikan karena pihak kontraktor takut terhadap aksi warga yang selalu menuntut ganti rugi. Buntut dari terhenti sementaranya pembangunan tersebut para pekerja untuk sementara waktu tidak memiliki mata pencaharian untuk menafkahin keluarga mereka.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut para warga menuntut untuk mempercepat pembayaran rumah, tanah, masjid, sekolah serta lahan kuburan yang terkena penggusuran diareal pembangunan bendungan Pandan Duri. Para warga juga menuntut pihak terkait untuk mengusut oknum/calo yang melakukan pemerasan terhadap warga dengan dalih membantu rakyat guna mempercepat pembayaran.

Buhari, selaku juru bicara usai melakukan orasi mencerikan keawak media gerbang patuh karya, bahwa warga Pandan Duri hanya menginginkan pembayaran ganti rugi atas lahan dan rumah mereka yang terkena pembangunan bandungan tersebut. Kami dijanji-janji terus tanpa ada realisasi yang nyata, sementara kami butuh uang untuk menata kehidupan kami, membangun rumah serta memberikan kesejahteraan kepada keluarga kami.

Buhari juga menjelaskan kalau kita bandingkan dengan harga tanah  sekarang yang kisarannya 10 juta per are sementara tanah para warga hanya dibayar dengan 2,5 juta itu pun sampai saan ini belum terbayarkan . Kami tidak permasalahkan kenaikan harga tersebut yang kami harapkan secepatnya dibayarkan hal kami. Warga sudah diarahkan untuk membuat rekening bank guna pembayaran lahan mereka, tapi saat mereka ke bank untuk menarik uang pihak bank tidak bisa mencairkan dengan berbagai alasan.

Mawardi selaku koordinator lapangan pada unjuk rasa tersebut memaparkan ada sejumlah lahan yang berlum terbayarkan oleh pihak pemerintah anatara lain sekitar 320 unit rumah, 18 Hektar tanah, 5 bauh banguan masjid serta 5 lokasi pekuburan umum warga.  Kami berharap pihak yang terkait khususnya pemerintah kabupaten Lombok Timur memperhatikan nasib  mereka. Percepat pembayaran hak kami.